MUKOMUKO – RADAR BUMI RAFLESIA NEWS.Com, Pemikiran cendekiawan Muslim abad ke-14, Ibn Khaldun, dinilai masih relevan untuk membaca dinamika politik Indonesia saat ini. Hal tersebut disampaikan Roy Hidayat, mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Imam Bonjol Padang, dalam sebuah tulisan yang mengulas konsep 'ashabiyyah sebagai refleksi atas kondisi politik nasional yang tengah diwarnai krisis kepercayaan publik dan polarisasi sosial.
Menurut Roy, Indonesia saat ini berada pada persimpangan penting dalam perjalanan demokrasinya. Meskipun proses pemilu telah selesai, masyarakat masih dihadapkan pada tantangan berupa menurunnya kepercayaan terhadap institusi negara, maraknya polarisasi politik, serta penyebaran informasi hoaks yang terus memengaruhi ruang publik.
Dalam tulisannya, Roy menjelaskan bahwa Ibn Khaldun melalui karya monumentalnya, Muqaddimah, menekankan pentingnya 'ashabiyyah atau solidaritas sosial sebagai fondasi utama kekuatan sebuah negara. Konsep tersebut mencakup rasa kebersamaan, saling percaya, serta loyalitas masyarakat yang melampaui kepentingan kelompok tertentu.
“Ibn Khaldun mengingatkan bahwa ketika solidaritas sosial mulai rapuh, kepercayaan terhadap pemimpin akan ikut menurun dan negara perlahan memasuki fase kemunduran,” tulis Roy.
Ia juga mengutip sejumlah data yang menunjukkan adanya tantangan demokrasi di Indonesia. Berdasarkan laporan Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi Indonesia tercatat berada pada angka 6,44 dari 10 dan menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy atau demokrasi yang masih memiliki berbagai kelemahan.
Selain itu, survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik berada pada angka 65,6 persen, sementara DPR dan Kepolisian menjadi lembaga yang memperoleh tingkat ketidakpercayaan cukup tinggi dibanding institusi lainnya.
Di sisi lain, survei Poltracking Indonesia pada Juni 2026 mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran mencapai 74,2 persen. Namun demikian, polarisasi berbasis identitas dan penyebaran hoaks politik masih menjadi persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Roy menilai kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Ibn Khaldun yang menyebut bahwa kepercayaan rakyat tidak cukup dibangun melalui popularitas semata, melainkan harus bertumpu pada keadilan yang nyata dan dirasakan masyarakat.
Dalam tulisannya, Roy juga menyinggung pemikiran tokoh nasional Muhammad Natsir yang menekankan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari keteladanan, bukan hanya dari kekuasaan. Menurutnya, nilai-nilai Islam dan semangat kebangsaan dapat berjalan beriringan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
Lebih lanjut, Roy mengingatkan bahwa krisis kepemimpinan pada dasarnya berawal dari krisis kepercayaan. Oleh karena itu, pemimpin dituntut tidak hanya memiliki kemampuan teknis dalam menjalankan pemerintahan, tetapi juga mampu menjadi perekat persatuan bangsa di tengah berbagai perbedaan yang ada.
Menutup tulisannya, Roy mengajak masyarakat untuk menjadikan pemikiran Ibn Khaldun sebagai bahan refleksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, sejarah menunjukkan bahwa bangsa yang gagal belajar dari pengalaman masa lalu berisiko mengulangi kesalahan yang sama.
“Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu membangun kembali solidaritas sosial, memperkuat kepercayaan publik, dan membawa bangsa menuju masa depan yang lebih adil, demokratis, dan bermartabat,” pungkasnya. RBR